Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, Apa Sih Enaknya Jadi Anggota DPRD?

Anggota DPRD Solo Asih Sunjoto Putro bersama anak-anak TK Baiturrahman

Solo - Memperingati hari Kartini, Taman Kanak-kanak (TK) Baiturrahman, Karangasem, Laweyan, melakukan kunjungan ke DPRD Solo, pada hari Selasa (21/4) lalu. Acara kunjungan tersebut diikuti oleh 100-an anak yang berpakaian adat khas jawa dan disambut oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro.

Dalam kesempatan itu, beberapa anak TK turut menyampaikan beberapa pertanyaan. Seperti Leza, dia menanyakan arti dari DPRD. Sementara temannya Aural menanyakan bagaimana menjadi anggota DPRD. Lain halnya dengan Annisa, dia penasaran bagaimana enaknya menjadi anggota dewan.

"Apa sih enaknya jadi anggota DPRD?" tanyanya.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Asih menjelaskan satu persatu pertanyaan anak-anak itu. Dia pun menyampaikan mengenai fungsi dan peran DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kota (Pemkot). Dia pun turut mencontohkan dengan contoh yang mudah dipahami anak-anak.

"Ada fungsi anggaran, tugasnya seperti mengatur uang jajan adik-adik. Berapa untuk jajan di sekolah dan di rumah," jelasnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjelaskan bagaimana alur menjadi anggota dewan. Dari menjadi anggota partai, menjadi calon legislatif, mengikuti pemilihan umum sampai menang dan terpilih menjadi anggota DPRD.

Asih menambahkan, menjadi anggota DPRD sangat mengasyikan. Dia mengatakan anggota DPRD bisa menjadi wakil dari masyarakat untuk menyampaikan keluhannya ke pemkot. Selain itu, anggota DPRD bisa membantu orang lain dan banyak memiliki teman.

"Asyiknya, bisa bertemu dan memiliki banyak teman. Salah satunya adalah bertemu dengan adik-adik yang menyenangkan ini," pungkasnya. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.30

Walikota Ngotot Lepaskan Aset Pemkot, Anggota Dewan Protes

Anggota BP2D DPRD Solo Asih Sunjoto Putro

Solo - Memasuki akhir masa jabatan periode 2010 - 2015, Walikota Solo mendesak adanya pelepasan sejumlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot). Aset bersetifikat Hak Pakai (HP) Pemkot itu akan dipindahtangankan pada warga yang selama ini tela menempatinya secara ilegal.

Namun, hal itu mendapat tentangan dari kalangan dewan. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D), Asih Sunjoto Putro menilai, maraknya permohonan hak milik atas aset Pemkot itu menandakan pengamanan kekayaan daerah masih lemah. Hal itu mengindiasikan peembiaran Pemkota atas pelanggaran hukum di wilahnya.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menambahkan,jika hal itu diloloskan, masyarakat akan berbondong-bondong mematok dan mengklaim aset Pemkot untuk menjadi hak miliknya.

"Pemkot itu tugasnya mempertahankan dan mengamankan aset yang sudah dimiliki. Bukan malah bicara melepas aset dengan mudahnya. Kalu seperti ini dibiarkan, besok bakal makin banyak kuburan atau lapangan yang dikapling warga untuk hunian," ungkapnya seperti dilansir Joglosemar, Selasa (21/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.25

Menuju MEA, Pemkot Didorong Hasilkan Naker Profesional Dan Nasionalis

Asih Sunjoto (Berpeci) saat mengisi dialog hari buruh (Dok)

Solo - Persaingan tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Disepakatinya MEA tersebut secara tidak langsung dapat menjadi ancaman serta peluang bagi tenaga kerja di Indonesia tak terkecuali di Kota Surakarta. Dalam rangka itu, pemerintah kota (pemkot) dituntut untuk melakukan pembinaan dan memberikan pelatihan ketenagakerjaan agar tenaga kerja terutama di Solo memiliki daya saing yang memadai.

"Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, terdapat penekanan baik terhadap tenaga kerja, pemberi kerja dan pemkot untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional," kata Asih Sunjoto Putro saat menjadi pemateri dalam acara 'Refleksi Peringatan May Day 2015' yang diselenggarakan Lembaga Bela Hamukti Palapa, Sabtu (18/4) kemarin.

Anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo ini  mengatakan, selain peningkatan profesionalitas tenaga kerja, pemkot juga didorong untuk meningkatkan nasionalisme dari tenaga kerja. Dia mengatakan, jiwa nasionalisme bagi buruh dan pengusaha dibutuhkan supaya produk-produk lokal dapat bersaing. Hal ini didasari karena produk -produk luar negeri yang murah sangat gencar masuk ke pasar Indonesia.

"Contohnya batik, sekarang produk luar negeri juga membuat batik yang harganya tentu lebih murah," pungkas Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.21

Legislator PKS Soroti Kelebihan Periode Masa Jabatan Kepala Sekolah

Solo - Kalangan legislator DPRD Kota Surakarta kembali menyoroti masa tugas kepala sekolah (Kepsek) yang telah melebihi periode yang ditentukan.

Salah satunya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta Asih Sunjoto Putro. Dia mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melaksanakan amanah Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Asih mengatakan, tak ada alasan Kepsek maupun guru menolak penugasan yang ditetapkan nantinya.

Berdasar Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, kepala sekolah diberi satu kali masa tugas selama empat tahun. Masa tugas tersebut dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja Kepsek.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerataan Kepsek maupun guru mutlak diperlukan. Hal itu mengingat kualitas pendidikan belum setara antarwilayah.

”Sebenarnya tiap sekolah punya potensi. Tinggal bagaimana Kepsek mengangkat dan mengelola potensi itu. Kalau dia mampu mengelola sekolah favorit, harusnya juga bisa mengangkat sekolah lain. Kami dorong agar masa tugas itu ditertibkan,” tambahnya seperti dilansir Joglosemar.co. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.19

Ikuti Perkembangan Teknologi, Sekolah Favorit Didorong Siapkan Ujian CBT

Solo - Pelaksanaan ujian nasional online atau Computer Based Test (CBT) beberapa SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kota Solo berjalan dengan baik. Penilaian ini menyusul kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Solo selama tiga hari ini.

"Hasil pantauan kami, ujian online atau CBT secara umum tidak ada masalah. Download soal lancar dan secara keamanan penyelenggaraan lebih baik karena token hanya bisa didapat siswa sebelum ujian dimulai," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro kepada pewarta, Rabu (15/4).

Asih juga mengapresiasi kemajuan sistem pendidikan yang ada. Menurutnya, pendidikan harus mengikuti perkembangan teknologi yang relatif dinamis.

"Dulu alat tulis masih sabak, kemudian berkembang m,enjadi bolpoin. Kapur juga sudah berubah menjadi spidol, papan tulis juga sekarang ganti lcd. Dan sekarang ujian nasional sudah bisa online," katanya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap SMA dan SMK Negeri terutama SMA favorit bisa menyiapkan diri. Asih juga menyayangkan mundurnya SMA 1 dari pelaksanaan ujian CBT. Padahal, mereka sudah memandang predikat RSBI ( Rintisan Sekolah Berstandar Internasional).

"Sekolah-sekolah favorit mestinya menyiapkan diri untuk ujian CBT, apalagi jika sekolah tersebut ikon pendidikan di Kota Solo. Harapannya SMA dan SMK negeri bisa melaksanakan ujian tersebut. Yang swasta saja bisa," pungkasnya. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.16

Monitor Pelaksanaan CSR, Pemkot Bentuk Forum Dengan Perusahaan

Solo - Peraturan daerah (perda) tentang Tanggung jawab sosial atau Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD kemarin (6/4). Melalui perda tersebut, pemerintah kota (Pemkot) Solo mengarahkan pengelolaan CSR untuk pembangunan infastruktur di lingkungan kumuh.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda CSR, Asih Sunjoto Putro mengatakan, guna memonitor dan mentransfer kebijakan pemkot yang bersinggungan dengan pengelolaan CSR, pemkot akan membentuk forum khusus. Forum tersebut terdiri dari berbagai perusahaan. Forum ini menjadi wadah komunikasi perusahaan dan pemkot, serta memberikan masukan untuk program-program CSR.

"Jadi saat pemkot memaparkan program pengentasan kemiskinan, perusahaan-perusahaan yang ingin membantu bisa memilih program apa yang akan mereka lakukan," jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti dilansir Jawapos Radar Solo, Selasa (7/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.49

Legislator PKS Dorong Larangan Siswa Bawa HP Ke Sekolah, Ini Alasannya

Solo - Komisi IV DPRD Solo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) membuat aturan tegas terkait larangan membawa handphone (HP) ke sekolah. Hal tersebut, menyusul temuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas konten video porno di HP pelajar SMP Kota Solo saat menggelar razia beberapa waktu lalu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro khawatir, kebiasaan keliru para pelajar itu dapat mengganggu konsentrasi mereka saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Jelas kami sangat prihatin. Apalagi, anak-anak itu masih SMP. Dispendikpora bisa berkoordinasi dengan sekolah tentang kepemilikan HP itu," ujarnya,

Dia menuturkan, selama ini belum ada aturan tegas tentang larangan siswa membawa HP ke sekolah. Padahal, penggunaan HP oleh pelajar tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari orangtua sangat rawan terjadi penyimpangan. Terlebih lagi, di era smartphone saat ini, pengguna bisa dengan mudah berselancar di dunia maya untuk mengakses beragam informasi. Termasuk mengakses informasi yang tidak sesuai dengan umur mereka, semisal video vulgar.

"Kalau kecanduan (video vulgar) bisa mengganggu konsentrasu anak-anak saat belajar. Bahayanya ini kan hampir sama dengan narkoba. Anak-anak harusnya sekolah dengan serius. Tapi kalau kecanduan, mereka sudah enggak fokus lagi sama sekolahnya," terang dia.

Selain butuh penanaman spiritual dari keluarga dan sekolah, dikatakan Asih, pemerinyah juga harus memiliki aturan tegas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan HP oleh pelajar.

"Lebih baik kalau ada Perwali (peraturan walikota), anak tidak boleh bawa HP ke sekolah. Kamis siap mendorong itu," pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, seperti dilansir Jawapos Radar Solo, Senin (6/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.46