Banyak Lulusan SMK Belum Terserap Perusahaan

Solo – Penyerapan tenaga kerja bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Solo perlu ditingkatkan. Peningkatan dapat dilakukan dengan merangkul sejumlah perusahaan besar untuk membuka lowongan bagi lulusan sekolah vokasi yang berasal dari Solo.

“Memang selama ini bursa kerja di sekolah SMK telah berjalan. Namun, alangkah baiknya jika mereka (pihak sekolah) terus membuat MoU baru dengan perusahaan-perusahaan lain supaya memperbesar serapan bagi lulusan sekolah vokasi di Solo,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Kamis (28/4).

Menurutnya, masih banyak lulusan SMK Solo yang belum terserap maksimal oleh perusahaan besar. Hal ini, menjadi sebuah polemik ketika Kota Solo dikenal sebagai Kota Vokasi. Maka dari itu, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihak sekolah harus jeli dalam merangkul perusahaan-perusahaan baru supaya mau membuka lowongan bagi lulusan SMK Solo.

“Bisa juga dengan cara menambah kuota serapan tenaga kerja perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Upaya ini akan lebih efektif,” terangnya.

Sumber : Timlo

14.45

Museum Radya Pustaka Tutup, Ini Kata Anggota Dewan PKS

Anggota FPKS DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro

PKS Kota Solo - Salah satu museum terkenal di Kota Solo, Radya Pustaka beberapa hari terakhir terlihat tutup. Museum yang didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV ini mengalami permasalah keuangan, yang diakibatkan kebijakan baru pemerintah mengenai dana hibah. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari kalangan legislatif DPRD Solo.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta melakukan koordinasi untuk mencari solusi permasalahan dengan Komite Museum Radya Pustaka, DPPKA,dan bagian hukum serta Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) , di Gedung DPRD Surakarta, Senin (18/5/2016) pagi.

Sekeratris Komisi IV DPRD Solo yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Asih Sunjoto Putro, menyampaikan dari pertemuan tersebut telah menyepakati beberapa solusi . Salah satunya untuk segera mencairkan dana hibah.

"Solusi jangka pendeknya adalah mendukung Walikota membuka kembali Radya Pustaka. Dana hibah/bansos utk RP 300 juta segera cair dg adanya disposisi dari Walikota yg menerangkan kondisi darurat. Persyaratan sudah di persiapakan oleh Disbudpar dan DPPKA," ujar Asih.

Selain solusi jangka pendek, DPRD juga mendorong pengelolaan Radya Pustaka dibawah UPTD. Hal tersebut akan mempermudah dalam pencairan anggaran dari APBD.

"Belajar dari manahan dulu dikelola oleh yayasan sekarang dikelola oleh UPTD. Uptd museum dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota. Untuk itu kami mendorong pemerintah segera membentuk tim untuk itu," pungkasnya. (AR)

14.05

Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Di Solo Perlu Ditingkatkan

Anggota DPRD FPKS, Asih Sunjoto Putro saat sidak ke SMK

PKS Kota Solo – Penyerapan tenaga kerja bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Solo perlu ditingkatkan. Peningkatan dapat dilakukan dengan merangkul sejumlah perusahaan besar untuk membuka lowongan bagi lulusan sekolah vokasi yang berasal dari Solo.

“Memang selama ini bursa kerja di sekolah SMK telah berjalan. Namun, alangkah baiknya jika mereka (pihak sekolah) terus membuat MoU baru dengan perusahaan-perusahaan lain supaya memperbesar serapan bagi lulusan sekolah vokasi di Solo,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro, Kamis (28/4).

Menurutnya, masih banyak lulusan SMK Solo yang belum terserap maksimal oleh perusahaan besar. Hal ini, menjadi sebuah polemik ketika Kota Solo dikenal sebagai Kota Vokasi. Maka dari itu, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihak sekolah harus jeli dalam merangkul perusahaan-perusahaan baru supaya mau membuka lowongan bagi lulusan SMK Solo.

“Bisa juga dengan cara menambah kuota serapan tenaga kerja perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Upaya ini akan lebih efektif,” terangnya sebagaimana dilansir portal berita online timlo.net.

13.16

Sidak, Asih Sunjoto Menilai UN CBT Tingkat SMP Di Solo Sudah Siap

Asih Sunjoto Putro saat sidak UN

Solo - Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Rabu (29/4), memantau persiapan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) di SMP Negeri I dan SMP Negeri IV. Keterbatasan piranti komputer menjadi sorotan utama dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut.

Sekretaris Komisi IV, Asih Sunjoto Putro mengatakan, secara umum UN CBT di tingkat SMP sudah siap. Para siswa, lanjutnya, menunjukkan kesiapan baik mental maupun teknis.

"Hanya saja, fasilitas komputernya yang kurang jumlahnya. Misalnya, di SMP Negeri IV. Jumlah siswanya 241 anak, tapi hanya ada 80 komputer. Maka untuk satu mata pelajaran ditempuh dalam tiga sesi," ujarnya, dilansir dprd-online.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat bahwa dari sisi pengunduhan soal sudah tidak ada persoalan. Apalagi bagi siswa ini terlihat sudah familier dengan fasilitas komputer tersebut. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.42

Reses Asih Sunjoto, Warga Gilingan Minta Normalisasi Drainase

Asih Sunjoto saat menjalankan Serap Aspirasi

Solo - Banjir yang melanda kawasan Solo Utara pada Rabu (22/4) malam lalu menjadi evaluasi Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengenai penataan dan pemeliharaan drainase. Pasalnya, drainase yang telah dibangun tidak diimbangi dengan pemeliharaan dan perawatan berkala dan mengakibatkan penumpukan sedimentasi di saluran tersebut.

Hal tersebut dikemukakan salah seorang warga Kampung Gilingan, Banjarsari saat mengikuti kegiatan reses anggota DPRD Solo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Asih Sunjoto Putro, akhir pekan ini.

Warga masyaraka RW 19 Kelurahan Gilingan mengeluhkan masalah banjir yang belum dapat diatasi di Jalan Tentara Pelajar. Ketua RT 03/RW 19 Gilingan, Nurkholis Majid mengatakan, setiap hujan deras sering terjadi genangan diruas jalan tersebut. Hal itu tak hanya terjadi pada hujan deras rabu lalu, tetapi sudah berlangsung selama 15 tahun terakhir.

Dia menambahkan, kejadian tersebut bisa diantisipasi jika pemkot mau memperhatikan pemeliharaan drainase yang sudah ada. Sebab, pemkot telah membangun saluran dari selatan memotong jalan Tentara Pelajar menuju utara untuk membuang air.

"Tapi karena drainase di sebelah utara jalan banyak sedimentasi, jadi air tidak bisa mengalir dengan lancar. Kalau hujan deras pasti meluber dan menggenang ke jalan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Asih Sunjoto berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo. Sekaligus memastikan anggaran untuk pos normalisasi drainase dan keduk walet. Asih menambahkan, sebagai kota yang dikelilingi sungai di empat penjuru mestinya pemkot melakukan pengecekan berkala terhadap sistem drainase.

Legislator PKS ini mengatakan, hal itu untuk mengantisipasi terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi, sehingga air bisa mengalir lancar dan dibuang ke sungai-sungai.

"Segera kami komunikasikan dengan DPU apakah ada anggarannya atau tidak. Kami minta tahun depan masalah itu tidak terjadi lagi," pungkas Asih, dilansir Jawapos Radar Solo, Minggu (26/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.39

Bantuan Logistik Banjir Tak Sampai, Wakil Rakyat Pertanyakan BPBD

Solo - Distribusi logistik untuk keluarga korban banjir di lima kecamatan di Kota Solo tidak terorganisir dengan baik. Banyak dari masyarakat yang merasa belum pernah menerima bantuan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut.

Salah seorang wakil rakyat DPRD Solo yang juga menjadi korban banjir asal RT 001/RW 002 Banyuanyar, Asih Sunjoto Putro mengaku bantuan logistik yang masuk ke RW 002 kebanyakan berasal dari pihak swasta, seperti Rumah Zakat, Lazis UNS, Lazis Al Abidin, dan Takaful. Ketua RW 002 Banyuanyar ini melihat distribusi bantuan makanan dari BPBD tidak merata.

"Saya tidak tahu bagaimana distribusi bantuan dari BPBD. Sampai hari ini (Minggu) belum ada bantuan makanan seperti beras," ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, dilansir dari Solopos, Senin (27/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.33

Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, Apa Sih Enaknya Jadi Anggota DPRD?

Anggota DPRD Solo Asih Sunjoto Putro bersama anak-anak TK Baiturrahman

Solo - Memperingati hari Kartini, Taman Kanak-kanak (TK) Baiturrahman, Karangasem, Laweyan, melakukan kunjungan ke DPRD Solo, pada hari Selasa (21/4) lalu. Acara kunjungan tersebut diikuti oleh 100-an anak yang berpakaian adat khas jawa dan disambut oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro.

Dalam kesempatan itu, beberapa anak TK turut menyampaikan beberapa pertanyaan. Seperti Leza, dia menanyakan arti dari DPRD. Sementara temannya Aural menanyakan bagaimana menjadi anggota DPRD. Lain halnya dengan Annisa, dia penasaran bagaimana enaknya menjadi anggota dewan.

"Apa sih enaknya jadi anggota DPRD?" tanyanya.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu, Asih menjelaskan satu persatu pertanyaan anak-anak itu. Dia pun menyampaikan mengenai fungsi dan peran DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kota (Pemkot). Dia pun turut mencontohkan dengan contoh yang mudah dipahami anak-anak.

"Ada fungsi anggaran, tugasnya seperti mengatur uang jajan adik-adik. Berapa untuk jajan di sekolah dan di rumah," jelasnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menjelaskan bagaimana alur menjadi anggota dewan. Dari menjadi anggota partai, menjadi calon legislatif, mengikuti pemilihan umum sampai menang dan terpilih menjadi anggota DPRD.

Asih menambahkan, menjadi anggota DPRD sangat mengasyikan. Dia mengatakan anggota DPRD bisa menjadi wakil dari masyarakat untuk menyampaikan keluhannya ke pemkot. Selain itu, anggota DPRD bisa membantu orang lain dan banyak memiliki teman.

"Asyiknya, bisa bertemu dan memiliki banyak teman. Salah satunya adalah bertemu dengan adik-adik yang menyenangkan ini," pungkasnya. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.30

Walikota Ngotot Lepaskan Aset Pemkot, Anggota Dewan Protes

Anggota BP2D DPRD Solo Asih Sunjoto Putro

Solo - Memasuki akhir masa jabatan periode 2010 - 2015, Walikota Solo mendesak adanya pelepasan sejumlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot). Aset bersetifikat Hak Pakai (HP) Pemkot itu akan dipindahtangankan pada warga yang selama ini tela menempatinya secara ilegal.

Namun, hal itu mendapat tentangan dari kalangan dewan. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D), Asih Sunjoto Putro menilai, maraknya permohonan hak milik atas aset Pemkot itu menandakan pengamanan kekayaan daerah masih lemah. Hal itu mengindiasikan peembiaran Pemkota atas pelanggaran hukum di wilahnya.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menambahkan,jika hal itu diloloskan, masyarakat akan berbondong-bondong mematok dan mengklaim aset Pemkot untuk menjadi hak miliknya.

"Pemkot itu tugasnya mempertahankan dan mengamankan aset yang sudah dimiliki. Bukan malah bicara melepas aset dengan mudahnya. Kalu seperti ini dibiarkan, besok bakal makin banyak kuburan atau lapangan yang dikapling warga untuk hunian," ungkapnya seperti dilansir Joglosemar, Selasa (21/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.25

Menuju MEA, Pemkot Didorong Hasilkan Naker Profesional Dan Nasionalis

Asih Sunjoto (Berpeci) saat mengisi dialog hari buruh (Dok)

Solo - Persaingan tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Disepakatinya MEA tersebut secara tidak langsung dapat menjadi ancaman serta peluang bagi tenaga kerja di Indonesia tak terkecuali di Kota Surakarta. Dalam rangka itu, pemerintah kota (pemkot) dituntut untuk melakukan pembinaan dan memberikan pelatihan ketenagakerjaan agar tenaga kerja terutama di Solo memiliki daya saing yang memadai.

"Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, terdapat penekanan baik terhadap tenaga kerja, pemberi kerja dan pemkot untuk menghasilkan tenaga kerja yang profesional," kata Asih Sunjoto Putro saat menjadi pemateri dalam acara 'Refleksi Peringatan May Day 2015' yang diselenggarakan Lembaga Bela Hamukti Palapa, Sabtu (18/4) kemarin.

Anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo ini  mengatakan, selain peningkatan profesionalitas tenaga kerja, pemkot juga didorong untuk meningkatkan nasionalisme dari tenaga kerja. Dia mengatakan, jiwa nasionalisme bagi buruh dan pengusaha dibutuhkan supaya produk-produk lokal dapat bersaing. Hal ini didasari karena produk -produk luar negeri yang murah sangat gencar masuk ke pasar Indonesia.

"Contohnya batik, sekarang produk luar negeri juga membuat batik yang harganya tentu lebih murah," pungkas Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.21

Legislator PKS Soroti Kelebihan Periode Masa Jabatan Kepala Sekolah

Solo - Kalangan legislator DPRD Kota Surakarta kembali menyoroti masa tugas kepala sekolah (Kepsek) yang telah melebihi periode yang ditentukan.

Salah satunya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta Asih Sunjoto Putro. Dia mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melaksanakan amanah Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Asih mengatakan, tak ada alasan Kepsek maupun guru menolak penugasan yang ditetapkan nantinya.

Berdasar Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, kepala sekolah diberi satu kali masa tugas selama empat tahun. Masa tugas tersebut dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja Kepsek.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, pemerataan Kepsek maupun guru mutlak diperlukan. Hal itu mengingat kualitas pendidikan belum setara antarwilayah.

”Sebenarnya tiap sekolah punya potensi. Tinggal bagaimana Kepsek mengangkat dan mengelola potensi itu. Kalau dia mampu mengelola sekolah favorit, harusnya juga bisa mengangkat sekolah lain. Kami dorong agar masa tugas itu ditertibkan,” tambahnya seperti dilansir Joglosemar.co. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.19

Ikuti Perkembangan Teknologi, Sekolah Favorit Didorong Siapkan Ujian CBT

Solo - Pelaksanaan ujian nasional online atau Computer Based Test (CBT) beberapa SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kota Solo berjalan dengan baik. Penilaian ini menyusul kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Solo selama tiga hari ini.

"Hasil pantauan kami, ujian online atau CBT secara umum tidak ada masalah. Download soal lancar dan secara keamanan penyelenggaraan lebih baik karena token hanya bisa didapat siswa sebelum ujian dimulai," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro kepada pewarta, Rabu (15/4).

Asih juga mengapresiasi kemajuan sistem pendidikan yang ada. Menurutnya, pendidikan harus mengikuti perkembangan teknologi yang relatif dinamis.

"Dulu alat tulis masih sabak, kemudian berkembang m,enjadi bolpoin. Kapur juga sudah berubah menjadi spidol, papan tulis juga sekarang ganti lcd. Dan sekarang ujian nasional sudah bisa online," katanya.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap SMA dan SMK Negeri terutama SMA favorit bisa menyiapkan diri. Asih juga menyayangkan mundurnya SMA 1 dari pelaksanaan ujian CBT. Padahal, mereka sudah memandang predikat RSBI ( Rintisan Sekolah Berstandar Internasional).

"Sekolah-sekolah favorit mestinya menyiapkan diri untuk ujian CBT, apalagi jika sekolah tersebut ikon pendidikan di Kota Solo. Harapannya SMA dan SMK negeri bisa melaksanakan ujian tersebut. Yang swasta saja bisa," pungkasnya. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

14.16

Monitor Pelaksanaan CSR, Pemkot Bentuk Forum Dengan Perusahaan

Solo - Peraturan daerah (perda) tentang Tanggung jawab sosial atau Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD kemarin (6/4). Melalui perda tersebut, pemerintah kota (Pemkot) Solo mengarahkan pengelolaan CSR untuk pembangunan infastruktur di lingkungan kumuh.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda CSR, Asih Sunjoto Putro mengatakan, guna memonitor dan mentransfer kebijakan pemkot yang bersinggungan dengan pengelolaan CSR, pemkot akan membentuk forum khusus. Forum tersebut terdiri dari berbagai perusahaan. Forum ini menjadi wadah komunikasi perusahaan dan pemkot, serta memberikan masukan untuk program-program CSR.

"Jadi saat pemkot memaparkan program pengentasan kemiskinan, perusahaan-perusahaan yang ingin membantu bisa memilih program apa yang akan mereka lakukan," jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seperti dilansir Jawapos Radar Solo, Selasa (7/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.49

Legislator PKS Dorong Larangan Siswa Bawa HP Ke Sekolah, Ini Alasannya

Solo - Komisi IV DPRD Solo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) membuat aturan tegas terkait larangan membawa handphone (HP) ke sekolah. Hal tersebut, menyusul temuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas konten video porno di HP pelajar SMP Kota Solo saat menggelar razia beberapa waktu lalu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro khawatir, kebiasaan keliru para pelajar itu dapat mengganggu konsentrasi mereka saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Jelas kami sangat prihatin. Apalagi, anak-anak itu masih SMP. Dispendikpora bisa berkoordinasi dengan sekolah tentang kepemilikan HP itu," ujarnya,

Dia menuturkan, selama ini belum ada aturan tegas tentang larangan siswa membawa HP ke sekolah. Padahal, penggunaan HP oleh pelajar tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari orangtua sangat rawan terjadi penyimpangan. Terlebih lagi, di era smartphone saat ini, pengguna bisa dengan mudah berselancar di dunia maya untuk mengakses beragam informasi. Termasuk mengakses informasi yang tidak sesuai dengan umur mereka, semisal video vulgar.

"Kalau kecanduan (video vulgar) bisa mengganggu konsentrasu anak-anak saat belajar. Bahayanya ini kan hampir sama dengan narkoba. Anak-anak harusnya sekolah dengan serius. Tapi kalau kecanduan, mereka sudah enggak fokus lagi sama sekolahnya," terang dia.

Selain butuh penanaman spiritual dari keluarga dan sekolah, dikatakan Asih, pemerinyah juga harus memiliki aturan tegas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan HP oleh pelajar.

"Lebih baik kalau ada Perwali (peraturan walikota), anak tidak boleh bawa HP ke sekolah. Kamis siap mendorong itu," pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, seperti dilansir Jawapos Radar Solo, Senin (6/4). (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.46

Persiapan Ujian Nasional Sistem Computer Base Test Diharapkan Berjalan Baik

Solo - Mendekati pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengharapkan persiapan pelaksanaan UN berbasis sistem Computer Base Test (CBT) berjalan baik. Hal itu berkaitan dengan piranti yang mesti dipersiapkan seperti pengadaan genset untuk mengantisipasi listrik padam. Selain itu, Asih juga mempertanyakan kesiapan server dalam UN sistem CBT ini.

“Servernya pusat itu siap atau tidak. Perlu dipastikan saat menerima data sekian ribu secara bersamaan itu, servernya tidak bermasalah,” ungkapnya, seperti dilansir DPRD Online belum lama ini.

Untuk diketahui, di Kota Solo tahun ini  terdapat empat  SMA dan delapan  SMK  di Surakarta yang UN-nya memakai sistem CBT. Empat SMA itu yakni SMAN 1, SMAN 3, SMA Regina Pacis dan SMA Batik.  Untuk SMK yakni SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5, SMKN 9 dan SMK Al Islam. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.42

Sidak Gladi Bersih UN Online, Legislator PKS Minta Perbaikan Soal

Solo - Komisi IV DPRD Kota Surakarta beserta Dinas Pendidikan dan Olahraga (dikpora) Kota Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) gladi bersih Ujian Nasional (UN) Online di SMK N 2 Surakarta, Kamis (4/2).

Sekretaris Komisi IV DPRD Surakarta, Asih Sunjoto Putro menyampaikan ada beberapa catatan untuk perbaikan dalam kesiapan sistem UN Online menggunakan komputer tersebut.

"Dalam gladi bersih kesiapan UN online tadi ada beberapa temuan di lapangan untuk perbaikan seperti adanya tulisan soal yang tidak jelas. Ada soal matematika dimana angka yang dimaksud tidak jelas sehingga siswa tidak bisa menemukan jawaban soal tersebut. Itu baru satu kasus matematika belum soal yang lainnya." ujarnya.

Terkait temuan tersebut, pihak komisi IV DPRD meminta dikpora untuk segera menyampaikan permasalahan itu ke pusat sebagai pihak yang membuat soal.(HM)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.40

Legislator PKS Solo Pertanyakan Peran Editor Buku Paket "Radikal"

Solo –  Jajaran Komisi IV DPRD Kota Solo turut menanggapi temuan konten radikal dalam buku paket kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang juga beredar di Solo. Buku itu berasal dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Disinyalir dalam buku paket tersebut mengajarkan kekerasan yang seharusnya tidak ditulis secara vulgar dalam materi buku paket yang dinilai bertentangan dengan nilai Pancasila.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Asih Sunjoto mempertanyakan peran editor buku paket. Pasalnya, kejadian konten bermasalah pada buku pelajaran bukan sekali ini terjadi. Selain buku, soal ujian juga pernah menuai kontroversial.

“Peran editor ini belum (optimal-red). Ketahuannya kan setelah ada di masyarakat. Jadi, porsi  editor ini harus lebih. Kalau tidak ya akan terulang lagi,” ungkap Legislator PKS Solo ini sebagaimana dilansir timlo.net, Rabu (31/3).

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.37

Solo Bisa Terapkan Call Center Kesehatan Seperti Bandung

Solo - Komisi IV DPRD Kota Surakarta belajar call center ke Kota Bandung, belum lama ini. Menurut Sekretaris Komisi ini, H Asih Sunjoto Putro SSi, call center ini berkaitan dengan kagawatdaruratan. Baik yang mengait kecelakaan lalu lintas, maupun yang mengait persoalan penyakit yang masuk kategori gawat darurat.

Sebagaimana diberitakan dprd-online Rabu (25/3), Dia mengatakan hal itu  di Gedung DPRD setempat. Asih menambahkan, call center ini leading sektornya adalah Dinas Kesehatan, maka di Bandung dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan RS pemerintah dan RS swasta.

Hal itu, menurutnya, dapat diterapkan di Kota Surakarta. Setiap rumah sakit ataupun puskesmas menyiagakan satu armada ambulance untuk penanganan kegawatdaruratan ini. "Kondisi ini harus didukung SDM yang siap dalam waktu 24 jam," ujarnya.

Kunci keberhasilan program ini, katanya, terletak pada tingkat sosialisasi. Karena, menurutnya, banyak panggilan palsu, artinya panggilan setelah dicek ternyata hanya orang iseng. Di Bandung dari 100 panggilan, 75 %-nya palsu.

Maka, lanjutnya, masyarakat perlu diedukasi tentang pengertian kegawatdaruratan. Apa saja yang masuk ke dalam hal itu. Dia mengatakan, bahwa sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami apa saja yang masuk kategori itu. (HM)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.35

Asih Sunjoto Dorong Pemkot Miliki Call Center Gawat Darurat

Solo – Jajaran Legislator Komisi IV DPRD Solo mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memiliki layanan Call Center Kegawatdaruratan. Call Center tersebut tujuannya untuk melayani bantuan keamanan, keselamatan maupun kecelakaan.

Ide gagasan layanan gawat darurat itu karena terinspirasi dari layanan yang sama di Kota Bandung.

“Hanya dengan menelepon ke tiga digit nomor Call Center, masyarakat mudah mendapatkan informasi atau tindakan penyelamatan pertama. Terutama layanan gawat darurat seperti kecelakaan dan kondisi kritis,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro seperti dilansir Timlo.net, Kamis (19/3).

Menurut Asih, layanan Call Center itu akan beroperasi 24 jam. Layanan yang diberikan meliputi informasi puskesmas atau rumah sakit serta ambulan gratis. Asih meminta, Dinas Kesehatan Kota (DKK) menyiapkan tenaga Call Center dan tenaga sopir.

“Dua itu harus betul-betul disiapkan karena bertugas 24 jam. Call Center juga terpadu dengan rumah sakit negeri dan swasta,” ungkapnya.

Legislator asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menambahkan, layanan Call Center bisa diterapkan di Solo mengingat luasan wilayah Solo yang tidak luas, hanya 44 km persegi. Dari sisi anggaran, kebutuhannya juga tidak besar. 

“Yang penting SDM-nya siap,” ujarnya. (AR)

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.30

Legislator DPRD Solo Ajak Siswa Giat Membaca Berita Kinerja Anggota Dewan

Solo - Kalangan legislator DPRD Solo mengajak kalangan pelajar untuk giat membaca perkembangan dan kinerja anggota dewan di media massa. Hal tersebut menyusul salah satu pertanyaan Anita, siswa SMP Muhammadiyah 7 Surakarta saat melakukan kunjungan ke DPRD Solo di Gedung Paripurna DPRD, Kamis (19/3). Diikuti oleh 60an siswa dan guru SMP 7 Muhammadiyah, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail, Sekretaris Komisi IV, Asih Sunjoto Putro dan jajaran anggota Komisi IV DPRD Solo.

"Kinerja anggota dewan bisa dilihat di website resmi DPRD Solo, media cetak, radio, TV dan lain-lain. Adik-adik sering-seringlah membaca dan melihat berita yang mensosialisasikan kinerja DPRD," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro.

Sementara itu, siswa SMP 7 Muhammadiyah lainnya Marini mempertanyakan mengenai permasalahan dan kendala anggota dewan saat menjalankan tugasnya dan cara mengatasinya.

Atas hal itu tersebut, Asih Sunjoto mengatakan permasalahan dalam pekerjaan sebagai anggota dewan lebih sering berupa perbedaan pendapat dan persepsi. Dia menambahkan semua permasalahan biasanya dikomunikasikan ke provinsi maupun kementrian terkait.

"DPRD merupakan mitra Walikota yang berada di bawah provinsi dan Kementerian. Ketika ada permasalahan misalnya dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) ataupun APBD, DPRD melakukan konsultasi ke Provinsi dan Kementerian supaya produk hukum tidak bermasalah secara regulasi," ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Solo, Abdul Ghofar Ismail membenarkan seringnya permasalahan-permasalahan tersebut. Bahkan menurutnya rapat kadang sampai diskors untuk adanya lobby-lobby.

"Dalam rapat-rapat pembahasan kadang mengalami jalan buntu, biasanya rapat diskors untuk adanya lobby-lobby," ungkap Ghofar.

Sumber : http://pks-solo.or.id

11.28

Wacana Lima Hari Sekolah Dikhawatirkan Kurang Bermanfaat

Solo - Wacana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memberlakukan lima hari kerja sekolah menuntut reaksi dari legislator Kota Surakarta. Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengkhawatirkan jika program lima hari sekolah akan berdampak negatif terhadap siswa. Dia mengkhawatirkan banyaknya waktu waktu libur justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang tepat. Karenanya, penetapan enam hari sekolah dinilai masih paling tepat.

"Ya kalau kebetulan keluarga itu bisa bersama di Sabtu dan Minggu tak masalah. Namun banyak juga orang tua yang sibuk bekerja justru di akhir pekan. Anak-anak justru main sendiri tanpa ada pengawasan. Bisa saja ini berdampak pada tumbuh kembang anak," kata dia.

Legislator asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu mengatakan, kebebasan anak yang tidak terkontrol itu justru menimbulkan dampak negatif. Menurutnya, kegiatan sekolah pada hari Sabtu tidak harus melulu diisi dengan Kebiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan di luar kelas seperti kesenian, olahraga dan kunjungan ke tempat-tempat yang punya nilai rekreasi dan edukasi.

"Senin - Jum'at belajar, tapi Sabtu tetap masuk. Bisa untuk ekstrakulikuler atau kegiatan lain yang menyenangkan," tambahnya seperti dilansir Joglosemar, Kamis (19/3). (AR)

Foto : Rapi'i Darek / relawanpksfoto.net

11.24