Suaramerdeka.com (2/7/2013) - Sejumlah anggota DPRD Surakarta menerima keluhan soal tidak tepatnya pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), saat melakukan reses di daerah pemilihan (dapil). Sebab, ada warga yang sudah meninggal dunia, atau berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima kompensasi atas kenaikan harga BBM tersebut.
Anggota Fraksi PKS Asih Sunjoto Putro mengungkapkan, saat reses di wilayah Banjarsari, keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah soal pembagian BLSM yang tak tepat sasaran.
"Di Kelurahan Sumber, ada warga yang sudah meninggal dunia masih mendapat BLSM. Sementara di Kelurahan Banyuanyar, ada PNS yang menerima BLSM," kata Asih, Selasa (2/7).
Ada juga warga yang memiliki sepeda motor, tapi dikatakan miskin dan mendapatkan bantuan. "Sementara yang tidak punya apa-apa, malah luput. Bahkan di Sumber, ada ketua RT yang didatangi warga menanyakan soal penyaluran BLSM," jelasnya.
Kepada konstituennya, Asih mengatakan, ruwetnya pembagian BLSM karena tidak ada koordinasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Akibatnya, ketua RT ataupun RW jadi bingung dikomplain warga. Sebab masyarakat tidak tahu, bahwa BLSM merupakan bantuan dari pusat yang disalurkan lewat Kantor Pos, tidak melalui RT ataupun RW.
