Solo - Permasalahan terkait penghentian kurikulum 2013 oleh Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Anis Baswedan sangat dirasakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Diskpora) Kota Surakarta. Hal ini diketahui saat Komisi IV DPRD Solo mengadakan audiensi mengenai permasalahan kurikulum ini, Senin (12/1/2015).
Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan pemberlakuan dua kurikulum yang berbeda dalam satu tahun ajaran masih sangat membingungkan walaupun sudah muncul Peraturan Menterinya.
"Dalam Permendiknas No 160 Tahun 2014 disebutkan sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 selama 3 semester dilanjutkan kurikulumnya, sedangkan bagi sekolah yang baru 1 semester disarankan utnuk kembali ke kurikulum 2006. Namun ada sekolah yang baru satu semester, tetapi tetap memakai kurikulum 2013. Hal ini sangat membingungkan," ujarnya.
Selain itu, Asih juga mengatakan berubahnya kurikulum hanya dalam semester yang berbeda akan menimbulkan banyak permasalahn bagi sekolah.
"Misalnya, jika sekolah semester ganjil menggunakan kurikulum 2013, sedangkan di semester genap menggunakan kurikulum 2006, Hal ini tentu akan bermasalah dalam rapot siswa kelak. Sebagai contoh, pelajaran Teknologi Informasi Komputer di kurikulum 2006 ada, sedangkan di kurikulum 2013 tidak ada, bagaimana nanti menyesuaikan nilai rapotnya? Mengenai buku pelajaran juga. Selama ini Dinas menyediakan buku untuk kurikulum 2013, terus bagi yang memilih kurikulum 2006 bagaimana penyediaan bukunya?" lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo ini.
Lebih lanjut, Asih mengatakan dalam jangka waktu yang lama, adanya perbedaan kurikulum tiap sekolah akan berimbas saat penyesuaian siswa baru dimana sekolah asalnya menggunakan kurikulum yang berbeda.
"Saat siswa masuk ke sekolah yang menggunakan kurikulum yang berbeda dengan sekolah asalnya, ini akan membuat bingung siswa itu. Hal ini karena metode pembelajaran dalam kurikulum itu berbeda drastis," lanjut Asih.
Asih mengharapkan program-program pemerintah pusat untuk tidak terkesan kurang terencana sehingga membingingkan dinas dibawahnya dan masyarakat.
"Program pusat terkesan kurang terencana dengan baik sehingga dinas pun merasa kesulitan untuk menjelaskan ke masyarakat. Koordinasi dari pusat maupun provinsi sangat penting agar masyarakat tidak dibuat bingung tentang permasalahan ini," pungkasnya. (AR)
