Solo - Kota Solo didorong segera memiliki kesepakatan mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. Sejumlah data kemiskinan harus diolah menjadi satu database terpadu. Tanpa konsensus data, program penanggulangan kemiskinan selamanya akan rawan gesekan.
Hal itu mencuat dalam Diseminasi Hasil Penilaian Warga tentang Pendaftaran Warga Miskin untuk Memperoleh Layanan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Solo yang disampaikan oleh Pusat Telaah Informasi dan Regional (Pattiro) di Hotel Indah Palace, Kamis (26/2).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Solo, Asih Sunjoto Putro mengatakan pendataan kemiskinan yang melibatkan ketua RT adalah sebuah kewajiban. Hal itu untuk menopang validitas data warga miskin di lapangan. Namun, Asih mendorong tim verifikasi selalu independen untuk menghindari bantuan salah sasaran.
"Terkadang RT main aman, yang mengaku miskin didaftar semua tanpa melihat kondisi riil. Disinilah peran verifikator independen untuk menelaah pengajuan," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo ini sseperti dilansir Solopos.
Lebih lanjut, Asih juga memberikan apresiasi yang baik kepada Pattiro yang telah memberikan kepedulian terhadap masyarakat miskin dengan survei dan rekomendasi kepada pemerintah kota (Pemkot). Menurut Asih, survei dan rekomendasi tersebut baik untuk ditindaklanjuti dan disinergikan kepada pihak-pihak terkait.
"Perlu sinergisitas antara Pemkot, Pemerintah Pusat, Bappeda, Dinas Sosial dan Biro Statistik untuk memperoleh data kemiskinan kota yang valid," pungkasnya. (AR)
Sumber : http://pks-solo.or.id
