 |
| Anggota BP2D DPRD Solo Asih Sunjoto Putro |
Solo - Memasuki akhir masa jabatan periode 2010 - 2015, Walikota Solo mendesak adanya pelepasan sejumlah aset milik Pemerintah Kota (Pemkot). Aset bersetifikat Hak Pakai (HP) Pemkot itu akan dipindahtangankan pada warga yang selama ini tela menempatinya secara ilegal.
Namun, hal itu mendapat tentangan dari kalangan dewan. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D), Asih Sunjoto Putro menilai, maraknya permohonan hak milik atas aset Pemkot itu menandakan pengamanan kekayaan daerah masih lemah. Hal itu mengindiasikan peembiaran Pemkota atas pelanggaran hukum di wilahnya.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu menambahkan,jika hal itu diloloskan, masyarakat akan berbondong-bondong mematok dan mengklaim aset Pemkot untuk menjadi hak miliknya.
"Pemkot itu tugasnya mempertahankan dan mengamankan aset yang sudah dimiliki. Bukan malah bicara melepas aset dengan mudahnya. Kalu seperti ini dibiarkan, besok bakal makin banyak kuburan atau lapangan yang dikapling warga untuk hunian," ungkapnya seperti dilansir Joglosemar, Selasa (21/4). (AR)
Sumber : http://pks-solo.or.id
